uu 14 tahun 2008. KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. uu 14 tahun 2008

Jenis/Bentuk Peraturan. . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik T. . Mengingat : 1. UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kepmen PU No 458/ KPTS/1986 Tentang Ketentuan Pengama- Sungai Dalam nanNOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam ketentuan lanjutan itulah banyak persoalan muncul. Salah satu pasal dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK yang mengatur persoalan informasi-informasi apa yang tidak dapat di publikan, padahal masuk dalam kriteria informasi publik sehingga berakibat publik tidak dapat memperoleh atau mengaksesnya, adalah Pasal 52. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Undang-undang (UU) tentang. No. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Alat tuliskantor 3. 14. 14, LL SETNEG : 36 HLM. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sangat menarik jika dapat diteliti dan dikaji apa politik hukum UU KIP ini dalam sistem demokrasi di Indonesia. UU 7 Tahun 1983. -. 211, TLN. 14. NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : Dampaknya terhadap informasi medical record. 35, LN. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. BAB I Ketentuan Umum Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini. 32 Tahun 2004, UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 14 TAHUN 2008. 6 PERIODE SURVEI Pastikan Anda segera mengisi SPI 2022 begitu Anda mendapatkan blast undangan Juli –Oktober 2022 PANDUAN PENGISIAN KUESIONER RESPONDEN INTERNAL FrontierAnggi L Wicaksana. 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru. 74 Tahun 2008 tentang Guru,yakni :. UU tersebut merupakan penjabaran hak warga masyarakat untuk memeroleh informasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. 000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp 40. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Undang-undang (UU) tentang Guru dan Dosen. Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 8. Undang-undang (UU) No. pemahaman. Selengkapnya Download Undang-undang TNI. TAX TREATY. 1. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 17 J UU No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah:. (UU) NO. E. rtf Author:Amar Putusan:1. Undang-undang (UU) No. dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 61TLNRI. - 14 - Paragraf 2 . Pengurangan. Pasal 14. Dasar Tahun 1945; 2. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (UU/2008/44) (2008) tentang Pornografi. U. Notoatmodjo, S. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan. Pasal 14 Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa inform asi m erupakan kebut uhan pokok set iap Orang bagi pengem bangan pribadi dan lingkungan sosialnya sert a m erupakan bagian pent ing bagi ket ahanan nasional; b. UU 14 -rahun 2008 UU 23 Tahun 2014 PP 61 Tahun 2010 Permendagri 3 Tahun 2017 Perki 1 Tahun 2010 Pergub 71 Tahun 2017 KETERIKATAN : PERINGATAN : NO KEGIATAN PAD Pembantu Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing SKPD baik yang diproduksiUnduh file PDF UU No. 4. 000,00. 134, TLN No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik�(�UU ITE�) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Pengundangan UU No. TENTANG. setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima. UU No. 28, LN. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Infrastruktur. 15. Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Rekam Medis, Medical Record Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Menurut UU No 36 Tahun 2008. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. Diubah dengan : Permen PAN & RB No. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. 2008. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. 1. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan. E. Fungsi Ombudsman adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk. NO. UU 14 Tahun 2008 UU 23 Tahun 2014 PP 61 Tahun 2010 Permendagri 3 Tahun 2017 Perki 1 Tahun 2010 Pereub 71 Tahun 2017 KETERIKATAN : PERINGATAN : NO KEGIATAN "PID. 14 tahun 2008 mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membuka informasi publik kecuali yang ditutup sesuai dengan . 74 Tahun 2001 Penjelasan ; PP No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan(Berita Negara. Ditetapkan 29 April 2008 • Berlaku 29 April 2010. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 15. 134, TLN NO. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. Komisi Informasi Publik sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang menjalankan UU dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Pembinaan kearsipan: perlindungan dan penyelamatan arsip 4. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. 40 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan No. U. UU No. Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten paten hakpaten. UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 4 Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima Mengganggu/berpengaruh terhadap siklus pengelolaan barang daerah Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan siklus PBD UU No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. 5. Penghasilan Kena Pajak. Undang-undang (UU) No. dijamin berdasarkan UU 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang, 36 TAHUN 2008. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen: Tajuk Entri Utama: Departemen Pendidikan Nasional: Nomor Peraturan: 14: Tahun Peraturan: 2005: Jenis Peraturan: Undang-undang: Tempat Penetapan: DKI. KETENTUAN UMUM 2. - 14 - Pasal 11 SKN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 berfungsi untuk: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU 25 Tahun 2009 3. H. UU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan. 53. Sebagaiman kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-UndangDari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara,. KETENTUAN PENUTUP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem. Menurut UU No. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dalam sambutannya, SekretarisUU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Dokumen : Pemerintah Pusat. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. Pasal 14 Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak,. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 14: Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi) Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 14. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tanggal 30 April Tahun 2008 dan mulai berlaku secara efektif mulai tanggal 30 April Tahun 2010, atau 2 (dua) Tahun. com. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan. U. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang. Tipe Dokumen. FORUM. 4852, LL. Pembentukan Hukum UU KIP Dalam bagian ini mengurai proses formulasi kebijakan KIP dan proses pembentukan hukum UU No. 4909. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik T. 85, TLN No. 61 Tahun 2010 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. STATUS PERATURAN. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI: 2009. Pembinaan kearsipan: pengawasan kearsipan 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. fisip-unmul. Undang-Undang ini dibentuk Kota Tangerang Selatan di wilayah Provinsi Banten dalam Negara Kesatuan. Dalam pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) angka-angka "104-108" harus dibaca "104,106, 107 en 108". 19 Tahun 2016; UU No. U. Guru dan Dosen. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: a. 2009. Pengertian Badan Publik Dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum pasal 1 UU RI No. DOSEN 6. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat. Sejarah. . sosialnya serta merupakan bagian penting bagi UNDANG-UNDANG REPUBLI K I NDONESI A NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN I NFORMASI PUBLI K DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESI DEN REPUBLI K I NDONESI A Menimbang : a. pp 61 Tahun 2010 Keterbukaan Informasi Publik Tentang Tentang Ten tang Belanja Tentang 5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;14. jawaban hingga proses penyelesaian . . Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316). 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 6. Peraturan Perundang-undangan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2000. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I UU No. Home; Tentang. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. UU 14 Tahun 2008_Keterbukaan Informasi Publik. 3.